Jayapura, (19/06) – Balai Guru Penggerak Provinsi Papua menghadirkan 12 Kabupaten dari Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan dalam kegiatan Pelatihan Komite Pembelajaran (PKP) Program Sekolah Penggerak Angkatan III Daerah Khusus.
Bertempat di Ruang Media Balai Pengembangan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua, kegiatan ini dibuka oleh Kepala BGP Provinsi Papua, Fatkurohmah, M.Pd. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Program Sekolah Penggerak BGP Prov. Papua, Suharman, S.IP., perwakilan fasilitator dan koordinator Admin BGP Papua.
12 Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mamberamo Raya (Papua); Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Jayawijaya, Yahukimo dan Tolikara (Papua Pegunungan); Mappi dan Asmat (Papua Selatan); serta Intan Jaya, Dogiyai, Paniai dan Deiyai (Papua Tengah).
Menurut Anthon hairtaheuw, M.Pd selaku Ketua Panitia, kegiatan ini dilaksanakan bagi sekolah penyelenggara program sekolah penggerak untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah, guru dan pengawas.
“Tujuan PKP PSP ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sekolah, terutama kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdekadi sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak” ujarnya.
Lebih jauh, Anthon mengakui pemilihan metode Luring (luar jaringan atau offline) dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah karena tidak memungkinkan pelaksanaan secara Daring (Dalam jaringan atau Online).
“Bapak/Ibu dikumpulkan secara luring karena kondisi daerah yang memiliki kualitas jaringan yang tidak memungkinkan untuk online, seperti tidak adanya listrik. Ada sudah memiliki listrik tapi jaringan internetnya tidak ada” lanjut Widya Prada Ahli Madya di BGP Papua tersebut.
Kegiatan yang digadang-gadang akan dilaksanakan selama sembilan hari tersebut, terhitung dari tanggal 19 hingga 27 Juni, mengundang peserta sebanyak 45 orang dari unsur Kepala Sekolah, Guru Umum, Guru BK dan Pengawas.
“Jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan ini adalah 45 orang yang terdiri dari jenjang PAUD sebanyak 8 orang dan Dikdasmen sebanyak 37 orang” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BGP Provinsi Papua, Fatkurohmah, M.Pd mengajak seluruh peserta untuk terlibat aktif dan serius mengikuti pelatihan. Dirinya juga mendorong para guru untuk menjadi Guru Penggerak. Menurutnya, guru penggerak adalah aset penting bagi sekolah.
“Guru penggerak bukanlah ancaman bagi Kepala Sekolah. Justru guru penggerak adalah aset yang penting dalam membantu Kepala Sekolah mewujudkan pendidikan yang bermutu dan baik” ungkapnya.
Fatkurohmah juga menegaskan bahwa telah terjadi salah pemahaman di lapangan terkait komite pembelajaran. Dirinya menegaskan bahwa komite pembelajaran bukanlah komite sekolah.
“Kalau komite sekolah itu adalah orang tua peserta didik, sedangkan komite pembelajaran itu terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Guru BK dan pengawas sekolah. Jadi komite pembelajaran harus selalu ada di sekolah” ujarnya.
Lebih jauh, Kepala BGP Papua sejak tahun 2022 tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ini akan berbeda dengan kegiatan lainnya yang selama ini dilakukan. Setelah kegiatan pelatihan selesai, BGP akan terus memberikan tindak lanjut kepada peserta.
“Yang jelas kegiatan ini akan berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang biasa Bapak/Ibu lakukan. Setelah selesai kegiata, selesai. Kegiatan ini akan terus diberikan tindak lanjut. Akan diberikan treatmen-treatmen. Treatmen-treatmen apa yang akan Bapak/Ibu dapatkan setelah selesai kegiatan ini, yaitu nanti ada PMO, ada forum pemangku kepentingan. Jadi Bapak/Ibu tidak akan dilepas selesai kegiatan, melainkan akan didampingi” urainya.
Terkait pendampingan, perempuan yang kerap disapa Ibu Fat ini menuturkan, akan dilakukan oleh BGP Papua dan BPMP Papua.
“Pendampingan terkait dengan materi-materi akan dilakukan oleh teman-teman dari BGP. Sedangkan advokasi yang nanti bapak/Ibu akan dipertemukan dengan pejabat-pejabat dari Dinas Pendidikan, akan dilakukan oleh BPMP” ujarnya.
Fatkurohmah juga menjabarkan bahwa selama tiga tahun melaksanakan PSP, sekolah penggerak akan terus dimonitoring oleh Kemendikbud Ristek melalui BGP Papua. Hal yang akan dimonitring adalah perubahan yang terjadi di sekolah.
“Selama tiga tahun, sekolah akan dimonitoring untuk melihat progress di sekolah penggerak. Ada tidak perubahan di sekolah dari sebelum dan setelah menjadi sekolah penggerak” ungkapnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa sekolah penggerak bukanlah sekolah unggulan atau sekolah rujukan. Sekolah penggerak menurutnya adalah sekolah yang memiliki komitmen, terutama untuk menggerakan komunitas-komunitas yang ada di dalam sekolah untuk sama-sama mendukung program merdeka belajar. Hal ini disampaikannya seraya menegaskan makna merdeka belajar itu sendiri.
“Merdeka belajar bukanlah boleh belajar, boleh tidak. Bukan! Tapi merdeka belajar adalah program yang memberikan kebebasan, otoritas kepada guru untuk berinovasi, berkreasi dalam pembelajaran untuk bisa melakukan pembelajaran dengan benar dan berpihak kepada anak” tambahnya.
Pembelajaran harus berpihak kepada anak, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mampu mengembangkan kompetensinya.
“Pembelajaran yang kita lakukan, tidak mengejar (ketercapaian) materi, namun mengejar kompetensinya. Kompetensi menjadi utama” lanjutnya.
Karena itu dirinya berharap, seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan sungguh-sungguh.
“Untuk itu Bapak/Ibu mohon ikuti kegiatan dengan serius. Tidak ada yang ijin-ijin, baik ijin ke keluarga, ijin sakit, ijin ke bank atau ijin kemana-mana sehingga bisa mengikuti kegiatan ini secara full dan benar-benar setelah dapat menyerap informasi dan mengimbaskan kepada guru-guru lain disekolah” cecar Fat.
Kepala BGP Papua ini juga mengingatkan bahwa setelah kembali ke sekolah, setiap peserta memiliki kewajiban untuk menularkan ilmu yang diperoleh pada kegiatan ini kepada guru lain.
“Setelah kegiatan ini, nanti Bapak/Ibu berkewajiban melakukan in house training, men-diseminasi-kan apa yang diperoleh disini kepada rekan guru yang ada disekolah” tegasnya.*
(TAM)
