Jayapura (5/9/2023) – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Papua melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan In House Training (IHT) di Sekolah Penggerak. BGP Papua mengirimkan petugas monitoring di empat Provinsi yaitu: Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Ditemui saat pelaksanaan monitoring pada salah satu PAUD di Kota Jayapura, Agus Sulaiman, S.Pd., M.Pd., selaku petugas lapangan menuturkan tujuan utama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya kegiatan monitoring ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan IHT oleh Sekolah Penggerak Angkatan 3.
“Secara khusus tujuan monitoring ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas keseluruhan komponen yang terlibat dalam pelaksanaan IHT, antara lain evaluasi terhadap narasumber, proses penyelenggaraan, dan evaluasi peserta” ungkapnya.
Menurut Agus, IHT tersebut memiliki arti penting bagi sekolah penggerak. Karena melalui IHT tersebut, akan dapat mengupgrade pengetahuan sekolah dalam penerapan kurikulum merdeka.
Lebih jauh, Agus menerangkan bahwa pelaksanaan IHT itu sendiri dilaksanakan secara mandiri oleh setiap sekolah. Dalam hal ini, BGP Papua memberikan dukungan dengan menyediakan fasilitator sebagai pendamping.
Widyaprada BGP Papua tersebut menerangkan, bahwa selama melaksanakan monitoring, dirinya berhasil menemukan beberapa hal yang menurutnya harus menjadi perhatian semua pihak, baik Dinas, BGP maupun sekolah itu sendiri.
“Dalam catatan saya, yang pertama itu, belum maksimalnya penyusunan modul yang dimodifikasi. Ini catatan saya banyak sekali” ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga menemukan kekurangan dalam penyusunan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Agus menuturkan, bahwa hampir semua sekolah yang ditemuinya, belum menyusun modul P5 secara lengkap.
“Dari lima tema yang ada, rata-rata baru menyusun dua atau tiga tema saja” tuturnya.
Kesulitan lainnya yang ditemukan adalah penyusunan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Agus, hal tersebut terjadi karena sekolah masih kesulitan dalam menyusun fase-fase pembelajaran. Dirinya juga mengakui, transisi PAUD ke SD ikut menjadi salah satu penyebab.
Karena itu, dirinya berharap, kedepan, Pemerintah melalui BGP dalam menurunkan fasilitator untuk melakukan bimbingan teknis (Bimtek) kepada guru-guru.
“terutama dalam pendampingan penyusunan KOSP, membuat CP, TP hingga penyusunan modul P5” ungkapnya.
(TAM)