Jayapura (13/12) – Dalam rangka melakukan kolaborasi dan pemutakhiran data kabupaten/kota se-Provinsi Papua untuk mengetahui masalah dan mencari solusi, maka Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Provinsi Papua melaksanakan Rapat Koordinasi Data Mutu PAUD dan Dikmas Seprovinsi Papua, 13 – 15 Desember 2021 .
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Papua, Roberth Maryen, S.Pd, M.Pd dalam pembukaan kegiatan yang dilaksanakan di Jayapura pada Senin (13/12).
Kegiatan yang dibuka secara daring oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD-Dikdasmen) Kemendikbud Ristek, Jumeri, S.TP, M.Si ini dibuka dengan penampilan tarian komtempores yang berjudul peradaban. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua; Protasius Lobya, Kepala Subbagian Tatausaha LPMP Provinsi Papua, Ponto Yelipele, S.Pd, M.KP, kepala-kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dan kepala-kepala sekolah penggerak se-Provinsi Papua.
Lebih jauh, Maryen menyampaikan bahwa Rakor ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu dengan melibatkan seluruh dinas pendidikan di Provinsi Papua. “Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah a) Kolaborasi dan Pemutakhiran data Mutu Satuan PAUD dan Dikmas di Kab/Kota dalam rangka untuk mengetahui kendala serta mencari solusi, b) evaluasi Pendampingan dan Pembimbingan 8 SNP PAUD dan Dikmas, c) evaluasi Pendampingan Pelaksanaan Asesmen Nasional (ANBK), dan d) evaluasi Implementasi PSP Angkatan 1 serta konsolidasi pelaksanan PSP angkatan II dan seterusnya” ungkapnya.
Sementara itu, Dirjen PAUD-Dikdasmen, Jumeri, S.TP, M.Si menekankan pentingnya kualitas data yang akan digunakan. “Data pendidikan daerah, yang pertama harus realiable, yaitu datanya harus memnuhi kriteria dan lengkap. Kemudian sahih, dapat dipercaya, relevan dan tepat waktu” ujarnya. Menurut Jumeri, kualitas data menjadi perhatian utama. “Kesalahan data yang digunakan dapat mengakibatkan perencanaannya tidak akurat” lanjut Jumeri.
Karena itu, dirinya meminta perhatian seluruh kabupaten/kota untuk mulai melakukan validasi data. “dimulai dari perbaikan Dapodik” lanjut Dirjen. Selain itu, Jumeri juga mengajak semua pihak untuk memanfaatkan dana Otsus Papua dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pendidikan. “Untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, ada program Otsus. Nah dari bagian dana Otsus tersebut ada 35% untuk keperluan pendidikan. Mari kita manfaatkan dana tersebut untuk memajukan dan meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi anak-anak Papua” lanjutnya.
Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu dari Pusat Data dan Teknologi Informasi; Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan; dan Pusat Asesmen dan Pembelajaran . * (Tam)
