Jayapura, (8/03) – Untuk menjalin hubungan kerjasama dengan dinas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat BP-PAUD dan dikmas Papua menggelar Temu Koordinasi dan Sinkronisasi Program PAUD dan Dikmas Tahun 2017, bagi 25 Kepala Bidang PNF di Provinsi Papua dan Papua Barat, selama 4 hari tanggal 8-11 Maret 2017 di LPMP Provinsi Papua.
Kepala Seksi Pengembangan Program, Ir. Daniel Mesakh H.W, M.M, ketika membuka kegiatan Temu Koordinasi Dan Sinkronisasi Program PAUD Dan Dikmas mengatakan, ini adalah kegiatan pertama BP-PAUD dan Dikmas mengundang Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. “Kita mengundang hanya 25 kabupaten/kota, kita tidak bisa berbuat apa-apa memang anggaran kita hanya cukup untuk 25 kabupaten/kota. Sementara jumlah kabupaten/kota di Provinsi Papua 29 dan Provinsi Papua Barat 13”, terang Daniel Mesakh H.W.
Daniel Mesakh H.W mengatakan, masih ada 17 kabupaten yang tidak bisa dilayani, kita tidak bisa berbuat apa-apa, seharusnya mereka juga berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, namun dari sisi anggaran terbatas, jadi tidak bisa menjangkau semuanya. “Kita memberikan kesempatan kepada kabupaten/kota yang tidak diundang untuk mengakses program-program kita, kebetulan kita ada Unit Layanan Terpadu (ULT) yang bisa digunakan kabupaten/kota lainnya untuk mendapatkan informasi tentang PAUD dan Dikmas”, ujar Daniel Mesakh H.W.
Penanggung Jawab Temu Koordinasi dan Sinkronisasi Program PAUD dan Dikmas Tahun 2017, Anthon Hairtaheuw, S.Pd, M.Pd. mengatakan kegiatan ini bertujuan Memberikan informasi perkembangan dan tantangan PAUD dan Dikmas di Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, Membangun sinergitas dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam menyamakan visi dan misi mewujudkan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan Menawarkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan hasil pengembangan model/program yang dilakukan oleh BP PAUD dan Dikmas Papua dalam rangka pengembangan mutu pada satuan PAUD dan Dikmas melalui perencanaan dan penganggaran di tingkat Kabupaten/Kota. (RN)